RANCANGAN KUHP TERBARU PDF

Setidaknya ada 14 pasal yang menuai kontroversi yang menjadi sorotan. Namun, dia enggan membeberkan pasal aja saja yang dimaksud. Usulan Jokowi langsung mendapat persetujuan DPR. Rancangan KUHP memang masih menyisakan kontroversi. Polemik muncul dari pasal-pasal yang diyakini akan merugikan masyarakat luas.

Author:Moogulrajas Tujora
Country:Nigeria
Language:English (Spanish)
Genre:Marketing
Published (Last):13 January 2006
Pages:353
PDF File Size:13.10 Mb
ePub File Size:3.3 Mb
ISBN:620-1-99723-143-4
Downloads:4060
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:Kajile



Setidaknya ada 14 pasal yang menuai kontroversi yang menjadi sorotan. Namun, dia enggan membeberkan pasal aja saja yang dimaksud. Usulan Jokowi langsung mendapat persetujuan DPR. Rancangan KUHP memang masih menyisakan kontroversi. Polemik muncul dari pasal-pasal yang diyakini akan merugikan masyarakat luas.

Berdasar penelusuran Liputan6. Pasal Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 empat tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V Rp juta.

Pasal Setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II Rp 10 juta. Pasal Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I Rp 1 juta Pasal Ayat 1 Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 satu tahun atau denda Kategori II.

Pasal Ayat 1 Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 enam bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II. Pasal Ayat 1 Setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 empat tahun. Pasal ayat 2 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dipidana penjara paling lama 5 lima tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Kemudian proses hukum hanya bisa dilakukan atas pengaduan yang dijanjikan akan dikawini. Pasal Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 dua tahun dan paling lama 20 dua puluh tahun dan denda paling sedikit Kategori II Rp10 juta dan paling banyak Kategori VI.

Pasal Ayat 2 Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 empat tahun dan denda paling banyak Kategori IV. Demikian juga dengan pasal-pasalnya yang dinilai kontroversial dan banyak diperdebatkan.

Sudah kajian dengan semua pihak," ujar Harkristuti kepada Liputan6. Hanya dilakukan penyempurnaan. Loh, aturan ini sudah. Orang-orang yang mempersoalkan ini itu tidak tahu hukum. Asbun alias asal bunyi saja," kata dia. Demikian juga dengan pasal soal gelandangan yang didenda. Di undang-undang yang lama, kata Harkristuti, pasal ini juga sudah ada.

Jangan kurungan lah, denda saja minimal Rp 50 ribu," ujarnya. Yang begini-begini kan enggak sehat. Dikatakan pasal baru padahal itu lama. Janganlah bohongi masyarakat dengan pasal-pasal yang enggak ada," ucap Harkristuti.

Begitu juga dengan pasal penghinaan presiden. Dia menyatakan hal itu sudah ada sebelumnya. Hanya, jika sebelumnya polisi bisa langsung mengusut penghina presiden, di RUU KUHP yang baru presiden harus melapor ke polisi terlebih dahulu. Harkristuti menambahkan, perumusan rancangan KUHP berorientasi untuk kebaikan sosial masyakakat. Mau bawa pacarmu tidur di rumah, boleh-boleh saja.

Tapi di sini kan tidak bisa seperti itu," jelasnya.

ANLEGERSCHUTZ - UND FUNKTIONSVERBESSERUNGSGESETZ PDF

Daftar Panjang Kejutan-kejutan di RUU KUHP

Sejarah[ sunting sunting sumber ] KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. Pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun nomor dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari , pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun tentang Peraturan Hukum Pidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 UU No.

HONEYWELL ML6984A4000 PDF

RUU KUHP, Uni Eropa Pertanyakan Kriminaliasi Kumpul Kebo-LGBT

Sarat dengan pasal bermasalah, rancangan kitab undang-undang tersebut prematur untuk dijadikan undang-undang. Sejumlah pasal dalam rancangan itu bahkan lebih buruk dibanding KUHP saat ini-warisan kolonial Belanda yang berusia lebih dari satu abad. Sebagian di antaranya berpotensi mengancam kehidupan demokrasi di negara ini. Misalnya, pemberlakuan kembali pasal penghinaan presiden, yang dulunya diadopsi dari pasal penghinaan terhadap raja atau ratu Belanda. Padahal, Mahkamah Konstitusi sudah menghapus pasal karet itu pada karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar , sehingga dianggap tak lagi relevan.

INCOSE SYSTEMS ENGINEERING HANDBOOK 3.2 PDF

Download KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) PDF Lengkap

Di ibu kota, ribuan mahasiswa mengepung Gedung DPR. Sementara di banyak kota lain, gedung DPRD digeruduk demonstran. Ribuan mahasiswa terpantau sempat bertahan di depan Gedung DPR serta menuntut pimpinan dewan menemui mereka pada Selasa sore. Namun, kericuhan kemudian mulai terjadi saat polisi menyemprotkan water cannon dan menembakkan gas sir mata.

Related Articles